Angin malam di lereng Sumatera Barat membawa bau tanah basah yang aneh. Bukan wangi hujan pertama seperti biasanya, tetapi aroma getir, seakan alam ingin berbicara.
Di sebuah pos pengungsian sederhana, seorang lelaki tua menatap jauh ke arah bukit yang kini tinggal separuh. “Nak,” katanya lirih kepada saya, “dulu gunung itu penuh pohon. Hutan itu ibu kami. Sekarang… Ibu sudah pergi.”
Saya terdiam.
“Siapa yang mengambilnya, Pak?” tanya saya.
Ia menarik napas panjang. “Mereka yang datang membawa surat izin. Katanya untuk kemajuan. Tapi yang hilang justru masa depan.”
Di kejauhan, suara gemuruh air yang tersisa masih terdengar, mengikuti berita yang terus berdatangan: ratusan nyawa hilang, rumah hanyut, desa lenyap, dan harapan digulung banjir bandang.
BNPB mencatat 604 korban jiwa. Pemerintah pusat menyebut penanganannya sudah skala nasional. Kementerian Keuangan menyiapkan Rp500 miliar untuk respons awal.
Namun, siapa yang menyiapkan hutan sebelum hilang?
Jalan Sunyi Menuju Kesimpulan
Saya berjalan menyusuri pinggir sungai yang kini berubah menjadi parit besar penuh lumpur. Di antara reruntuhan, seorang ibu memungut sisa pakaian anaknya sambil berbisik, “Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Tapi kenapa alam marah sedalam ini?”
Pertanyaan itu menggedor nurani.
Para ahli lingkungan sudah lama memperingatkan:
– Daya tampung wilayah runtuh karena deforestasi.
– Lahan hutan berubah menjadi kebun sawit dan area tambang.
– Bukit-bukit digali, tanah kehilangan pegangan.
Namun, peringatan sering kalah oleh tanda tangan dalam surat izin.
Seorang akademisi kehutanan dari Sumatra, yang saya hubungi lewat telepon, berkata, “Bencana ini bukan sekadar kirim salam dari hujan. Ini adalah akumulasi kesalahan manusia. Konsesi yang salah tempat, izin yang tak terukur, dan tata ruang yang tidak taat hukum ekologis.”
Saya mengangguk walau ia tak melihat. Kata-katanya seperti garis besar dari apa yang sebenarnya terjadi. Air bukan turun karena ingin menghancurkan; ia hanya mencari jalan ketika manusia menutup jalannya.
Ketika Sistem Membiarkan Luka Menganga
Pada malam kedua di posko, saya berbincang dengan seorang pemuda yang kehilangan adiknya. “Kak, kenapa gunung cepat sekali runtuh?” tanyanya.
“Sebab akarnya sudah tidak ada,” jawab saya pelan.
“Siapa yang mengambil akar itu?”
Ia menatap saya dengan mata merah basah. Itulah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Kerusakan hari ini bukan kebetulan. Ini bukan semata bencana alam.
Ini adalah konsekuensi dari kebijakan yang membuka lebar pintu konsesi tambang, legalisasi pembabatan hutan, obral izin perkebunan raksasa, dan revisi undang-undang yang memudahkan eksploitasi tanah.
Sistem kapitalisme menempatkan modal sebagai raja. Dalam sistem ini, pengusaha memberi janji, penguasa memberi izin, dan rakyat memberi korban. Air membawa lumpur, tanah menelan rumah, tapi sistem terus berjalan, seolah tak ada yang salah.
Tatkala Alam Meratap, Kitab Suci Berkata
Dalam gelap malam Sumatra dan Aceh itu, saya membuka mushaf kecil yang selalu saya bawa. Ayat ini tercekat di tenggorokan, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia…” (QS. Ar-Rum: 41)
Rasulullah saw. mempertegas amanah itu, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)
Alam bukan komoditas. Hutan bukan hadiah untuk konglomerat. Gunung bukan lapak untuk ditukar dengan suara politik.
Islam Mengajarkan Tata Kelola yang Waras dan Beradab
Dalam sistem Islam, negara tidak boleh menyerahkan hutan, air, atau sumber daya alam kepada korporasi. Alam adalah milik umum. Negara mengelolanya dengan amanah, bukan dengan nominal.
Umar bin Khattab pernah mencabut izin pengelolaan lahan dari orang-orang kaya yang menyalahgunakannya. Bukan karena benci, tetapi karena Allah memerintahkan penjagaan terhadap kemaslahatan umat.
Negara dalam sistem Islam:
- Menerapkan hukum Allah dalam tata kelola alam, bukan hukum pasar.
- Melakukan pemetaan ruang berbasis fungsi ekologis, bukan fungsi keuntungan.
- Membiayai penuh pencegahan bencana, bukan menugaskan rakyat “beradaptasi dengan keadaan”.
- Melarang privatisasi hutan, air, dan tambang, karena itu milik masyarakat.
Pemimipin akan berdiri sebagai penjaga, bukan sebagai pemberi karpet merah bagi para penjarah. Ia akan berkata, “Jangan tebang pohon itu,” sebelum tanah runtuh dan manusia menyesal.
Penutup
Di tepi sungai yang keruh itu, seorang anak kecil mendekat kepada saya sambil memegang batu kecil.
“Kak, ini batu dari rumah saya,” katanya.
“Saya simpan supaya saya ingat bahwa rumah itu pernah ada.”
Saya menahan napas. Di hadapan anak sekecil itu, betapa kecilnya alasan-alasan kebijakan yang dibuat tanpa nurani.
Sumatra dan Aceh menangis hari ini. Bukan hanya karena air yang meluap, tetapi karena hutan yang hilang. Karena sistem yang membiarkan alam terluka. Karena keputusan yang dibuat jauh di pusat kekuasaan, namun dampaknya menelan anak-anak kecil di hilir sungai.
Jika bangsa ini ingin berdiri tegak lagi, kita harus mulai dengan kebenaran paling sederhana, yakni alam tidak butuh kita, tetapi kita yang butuh alam.
Dan selama hukum Allah kita abaikan, selama modal mengatur keputusan, selama hutan dianggap angka di atas meja rapat, maka sungai akan mengirim pesan kerasnya lagi, entah kepada siapa, entah kapan.
Penulis : Ummu Fahhala
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
