katajurnalis.com.
Sejak awal tahun 2024 ini, Indonesia menggelar beberapa kali pesta rakyat yakni pemilihan umum. Di awal tahun, digelar perhelatan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Menjelang tutup tahun, kembali digelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merilis, 37 dari 38 provinsi akan menggelar Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian yang diikuti 508 kabupaten/kota yang akan memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
Berbagai upaya dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan politik, tidak terkecuali pasangan calon. Blusukan ke sudut kota hingga menghadiri berbagai acara, dilakukan pasangan calon untuk meraup suara rakyat.
Mereka yang selama ini langka terlihat di publik, mendadak foto dan namanya terpampang nyaris di semua sudut kota. Publik pun memahami, baliho bergambar itu sedang promosikan pemiliknya, meski beberapa kasus pernah terjadi baliho bersandar terpaku di pohon atau di sarana ruang terbuka hijau lainnya.
Beberapa daerah diikuti oleh beberapa pasangan calon bervariatif mulai dari calon tunggal hingga terdapat wilayah yang hanya memiliki jumlah pasangan calon berimbang dengan jumlah kecamatannya.
Sementara fenomena ‘kotak kosong’ belakangan ini riuh terdengar di beberapa daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Kelompok kata atau frasa ‘kotak kosong’ seolah menjadi konotasi baru dalam dunia politik.
Meski istilah itu tidak resmi dipakai dalam kancah perpolitikan, namun ‘kotak kosong’ seolah menjadi sintaksis atau kalimat wajib wilayah yang terdapat pasangan calon tunggal dengan kotak yang tidak berisi nama kandidat lain alias kosong.
Baik pasangan calon tunggal maupun pasangan calon lainnya, kini tengah gencar meracik kalimat polisemi lalu diumbar kepada rakyat dengan tujuan meraih simpati. Beragam janji politik pun diobral murah demi popularitas dan elektabilitas. Semiotika pun berserakan hampir di seluruh pelosok desa hingga sudut kota.
Lembaga survei Visi Nusantara (Vinus) merilis, terdapat beberapa daerah di Jawa Barat yang tingkat pengetahuan warganya sangat minim terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Tercatat 86,50 persen warga di wilayah tersebut tidak mengetahui akan ada Pilkada 2024.
Meski tercatat tinggi, namun survei juga mencatat tingkat antusias warga yang akan datang ke TPS mencapai 99,50 persen dan sisanya 0,50 persen tidak akan datang.
Hasil studi Vinus lainnya menyebut, 53 persen warga berharap program prioritas dari pasangan calon berupa bahan pokok atau sembako murah. Sisanya kemudahan modal usaha dan pertumbuhan UMKM hanya 6 persen saja. Sementara soal kasus korupsi hanya 3 persen perhatian yang didapat dari responden.
Tahapan Pilkada terdekat yakni kampanye. KPU merilis massa kampanye akan digelar sejak 25 September 2024 hingga 23 November 2024 mendatang. Masa tenang dimulai sejak tanggal 24-26 November 2024 kemudian pencoblosan tanggal 27 November 2024.
Semua pasangan calon berharap dirinya dapat terpilih menjadi kepala daerah. Berbagai visi dan misi diutarakan kepada rakyat untuk meraih simpati. Pasangan calon juga berharap, seluruh rangkaian tahapan Pilkada bisa berjalan lancar, aman, tertib dan kondusif.
Sekiranya rakyat juga boleh berharap, semua janji yang terangkum dalam visi misi pasangan calon itu, dapat diwujudkan secara nyata bukan sekedar wacana dan iming-iming. Semoga perhelatan Pilkada serentak 2024 berjalan damai tanpa konflik apa pun.
Aditya TW