Beijing, katajurnalis.com.
Pemerintah China melaporkan angka kelahiran tahun 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya. Populasi di Negeri Tirai Bambu itu disebut menyusut selama tiga tahun berturut dengan kelahiran hanya 9,54 juta bayi tahun 2024 berbanding jauh di bawah 18,8 juta kelahiran tahun 2016 silam.
Seperti dilaporkan Pajak.com, Pemerintah China kini bersiap memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13 persen mulai 1 Januari 2026 terhadap obat dan alat kontrasepsi seperti kondom.
Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang PPN yang direvisi dan disetujui akhir Desember 2024 lalu. Otoritas China membuat kebijakan tersebut di tengah krisis demografi yang semakin akut.
Sementara sektor pertumbuhan ekonomi China selama puluhan tahun ditopang oleh angkatan kerja muda yang melimpah. Namun, warisan kebijakan satu anak yang berlaku dari 1979 hingga 2015 meninggalkan tekanan demografis yang besar mulai dari penuaan populasi, menyusutnya tenaga kerja, hingga ketidakseimbangan gender akibat preferensi anak laki-laki.
Menurut Bank Dunia, tingkat fertilitas China berada di angka 1 pada 2023 atau separuh dari tingkat 2,1 yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas jumlah penduduk. Dampaknya sudah terlihat di sektor pendidikan anak usia dini.
Kementerian Pendidikan setempat mencatat lebih dari 14.800 sekolah TK tutup di tahun 2023 yang dipicu oleh penurunan pendaftar mencapai 11,55 persen. Kekhawatiran dari Pemerintah Tiongkok muncul bahwa menyusutnya populasi usia muda dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan membebani sistem pensiun serta kesehatan public.
Sumber : Pajak.com
