Ciamis, Katajurnalis.com.
Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan kondisi ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (08/12/2025). Rakor tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti langsung oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunarya.
Rakor tingkat nasional ini menghadirkan seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai upaya memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi yang kerap mengalami tekanan menjelang pergantian tahun. Dari Kabupaten Ciamis, kegiatan ini dipantau secara serius dari Ruang Vidcon Pendopo, dengan turut hadirnya Asisten Daerah dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam forum tersebut, perwakilan Kemendagri, Puji Purwanti, menyampaikan paparan komprehensif mengenai kondisi inflasi nasional. Ia menjelaskan bahwa inflasi year-to-date (y-to-d) per November 2025 mencapai 2,27%. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan tren inflasi November pada rentang tahun 2023 hingga 2024, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi pada November 2022.
Lebih lanjut, Puji menyoroti kelompok pengeluaran yang berpengaruh besar terhadap inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau kembali menjadi penyumbang dominan inflasi pada November 2023 dan 2025. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas pangan tetap menjadi faktor kunci yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah.
Pada kesempatan yang sama, dijelaskan pula bahwa kelompok transportasi merupakan penyumbang inflasi terbesar pada November 2022. Sementara itu, pada tahun 2024, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya justru menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan inflasi. Pergeseran penyumbang inflasi ini menunjukkan bahwa dinamika harga sangat dipengaruhi perubahan pola konsumsi dan kondisi ekonomi.
Puji juga membeberkan enam provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada November 2025. Provinsi tersebut meliputi Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara. Tingginya angka inflasi di wilayah-wilayah tersebut disinyalir berkaitan dengan fluktuasi pasokan pangan dan biaya transportasi yang meningkat.
Sejumlah komoditas menjadi perhatian khusus karena konsisten memberikan sumbangan inflasi tertinggi dalam dua bulan terakhir menjelang akhir tahun. Komoditas tersebut antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, emas perhiasan, serta angkutan udara. Lonjakan permintaan dan terbatasnya pasokan menjadi faktor utama kenaikan harga beberapa komoditas tersebut.
Selain inflasi umum, pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) juga mendapat sorotan dalam Rakor tersebut. Pada M1 Desember 2025, tercatat 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan dua provinsi lainnya justru menunjukkan penurunan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah tengah menghadapi tekanan harga yang cukup signifikan menjelang akhir tahun.
Komoditas penyumbang kenaikan IPH pun tidak jauh berbeda dengan komoditas pemicu inflasi sebelumnya, yakni cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah. Ketiga komoditas tersebut dikenal sangat sensitif terhadap perubahan cuaca dan pola distribusi, sehingga seringkali menjadi pemicu lonjakan harga jika terjadi gangguan pasokan.
Partisipasi Kabupaten Ciamis dalam Rakor ini menjadi langkah penting untuk memastikan koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat. Melalui data dan analisis yang disampaikan, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih cepat merespon potensi gejolak harga dan memperkuat strategi pengendalian inflasi demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Sumber : PROKOPIM CIAMIS – DRY
