Banjar, Katajurnalis.com.
Raihan Sertifikat Menuju Kota Bersih Tingkat Nasional Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk Pemerintah Kota Banjar menuai kritik tajam. Predikat tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi kesadaran masyarakat dalam membuang sampah serta tata kelola kebersihan yang masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Di sejumlah titik, pemandangan tumpukan sampah di luar kontainer, bau menyengat dari tempat pembuangan sementara, hingga sampah yang tercecer di saluran air masih kerap ditemui. Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik: sejauh mana penghargaan tersebut benar-benar mencerminkan wajah kebersihan Kota Banjar?
Irwan Herwanto, S.IP, Aktivis dan Pemerhati Sosial & Pemerintahan, sekaligus ketua SAPMA Pemuda Pancasila kota Banjar menilai, penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tanda bahwa persoalan telah selesai.
“Penghargaan bisa jadi lahir dari kelengkapan administrasi dan pelaporan. Tapi kesadaran masyarakat membuang sampah tidak bisa diukur hanya dari dokumen. Realitas di lapangan masih menunjukkan masalah mendasar,” ujarnya kepada awak media, Kamis (26/2/2026).
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Recycling Rate Kota Banjar berada di angka 45,96 persen. Capaian penanganan sampah tercatat 70,84 persen, sementara pengurangan sampah baru 23,26 persen. Dengan angka tersebut, masih terdapat 29,16 persen sampah yang belum tertangani secara optimal dan 54,04 persen yang belum berhasil didaur ulang.
Menurut Irwan, angka tersebut menunjukkan bahwa predikat “Menuju Kota Bersih” seharusnya dipahami sebagai target yang belum tercapai, bukan sebagai capaian final.
“Kalau lebih dari separuh sampah belum direcycle dan masih ada hampir 30 persen yang belum tertangani maksimal, lalu di mana letak kebersihan yang substantif?” katanya.
Selain persoalan kesadaran, infrastruktur juga menjadi sorotan. Dari 46 unit kontainer sampah, hanya 23 unit yang berfungsi baik. Sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Di beberapa lokasi, kontainer yang bocor dan berkarat justru menjadi sumber bau dan keluhan warga.
Irwan mengingatkan agar penghargaan tersebut tidak menjadi sekadar simbol seremonial. Ia mendesak Pemerintah Kota Banjar melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, mempercepat penggantian sarana yang rusak, serta meningkatkan edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
“Jangan sampai sertifikat dipajang megah di kantor pemerintahan, sementara masyarakat masih berhadapan dengan tumpukan sampah di lingkungannya. Penghargaan seharusnya menjadi alarm perbaikan, bukan selimut yang menutupi masalah,” tegasnya.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa kebersihan kota tidak hanya diukur dari lembar sertifikat, melainkan dari perubahan perilaku dan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan warga.
Johan Wijaya – DRY
