Banjar, Katajurnalis.com.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Ranting (Musran) PDI Perjuangan Kota Banjar di Aula Kelurahan Banjar, Senin, 9 Maret 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Banjar tersebut juga dirangkaikan dengan agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, Ika mengatakan keterlibatan unsur legislatif dalam kegiatan partai merupakan bagian dari instruksi organisasi yang wajib dijalankan kader. Kehadiran anggota dewan, kata dia, sekaligus untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya program pemerintah.
“Sesuai instruksi partai, setiap kegiatan harus melibatkan unsur kedewanan. Dalam kegiatan ini saya menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” kata Ika.
Selain menjadi forum konsolidasi organisasi, Musran juga dimanfaatkan kader partai untuk mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, hingga layanan BPJS.
Ika menilai pelaksanaan program tersebut perlu terus dipantau agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, hasil pemantauan di sejumlah daerah pemilihannya menunjukkan pelaksanaan program MBG berjalan beragam. Di beberapa daerah program dinilai telah berjalan baik, namun di wilayah lain masih memerlukan perbaikan, terutama terkait pelayanan dan kualitas gizi.
“Saya melihat ada yang sudah bagus, seperti di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis. Dapur penyedia makanannya sangat baik. Tetapi di tempat lain mungkin masih perlu perbaikan dan inovasi ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap program pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan optimal di lapangan.
Ia juga mengingatkan kader partai untuk mematuhi setiap instruksi organisasi, termasuk terkait aturan dalam keterlibatan kader pada berbagai program pemerintah.
“Kalau ada kader yang melanggar tentu ada ketentuan dan sanksi dari partai. Jadi semua harus patuh terhadap instruksi yang sudah ditetapkan,” katanya.
Musran tersebut dihadiri jajaran DPC, pengurus PAC Kecamatan Banjar dan Purwaharja, serta pengurus ranting. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi PDI Perjuangan hingga ke tingkat akar rumput.
Andriansyah
