Pangandaran, Katajurnalis.com.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran menjadi perhatian publik. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengingatkan adanya potensi penyimpangan dalam implementasi program tersebut.
Peringatan itu disampaikan menyusul besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program pemenuhan gizi bagi pelajar. Menurut Jeje, program berskala luas dengan dukungan dana signifikan berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan jika tidak disertai pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.
“Program ini menyangkut hak anak-anak sekolah untuk mendapatkan asupan bergizi. Jangan sampai anggaran besar justru membuka celah bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan,” kata Jeje, Senin 2 Maret 2026.
Mantan Bupati Pangandaran itu menilai potensi penyimpangan dapat terjadi di berbagai aspek. Ia mencontohkan kemungkinan ketidaksesuaian harga bahan pangan, kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, hingga kandungan gizi yang tidak memenuhi standar bagi para penerima manfaat.
Jeje menegaskan kader PDI Perjuangan tidak terlibat dalam pengelolaan teknis MBG. Meski demikian, partainya berkomitmen mengawal pelaksanaan program melalui jalur legislatif maupun eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Jeje juga mengajak masyarakat, terutama pihak sekolah dan orang tua siswa, untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
“Saya minta warga melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam distribusi maupun kualitas makanan kepada instansi berwenang,” pinta Jeje.
Menurut dia, keberhasilan program tidak hanya bertumpu pada pengawasan aparat pemerintah, tetapi juga partisipasi publik sebagai bentuk kontrol sosial.
“Dengan keterlibatan masyarakat, anggaran yang dialokasikan diharapkan benar-benar terealisasi dalam bentuk makanan bergizi yang layak dikonsumsi siswa,” sebutnya.
Kata Jeje, program MBG di Kabupaten Pangandaran bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta mendukung tumbuh kembang generasi muda.
“Kendati demikian, pengawasan yang konsisten dan transparan dinilai menjadi kunci agar tujuan tersebut tercapai tanpa penyimpangan,” pungkasnya.
Agus Giantoro – DRY
