Banjar, Katajurnalis.com.
Ratusan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam (FKG PAI) Kota Banjar menggelar aksi mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar, Senin (15/12/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas belum cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) PAI selama empat bulan terakhir.
Guru yang berasal dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK di sekolah umum se-Kota Banjar menilai keterlambatan pencairan TPG sejak September hingga Desember 2025 sangat merugikan. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan guru di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi menjelang akhir tahun.
Dalam aksinya, massa menuntut Kemenag Kota Banjar segera mencairkan TPG PAI paling lambat 20 Desember 2025. Mereka juga mendesak adanya kejelasan pembayaran TPG ke-13 dan ke-14 untuk periode 2023–2024 serta 2025–2026 yang hingga kini belum diterima.
Ketua KKG PAI SD Kota Banjar, Supriyandi, menegaskan tidak boleh ada perlakuan berbeda antara guru PAI di sekolah umum dengan guru madrasah yang berada langsung di bawah naungan Kemenag.
“Kami menuntut keadilan. Guru madrasah bisa menerima TPG setiap bulan, sementara kami guru PAI di sekolah umum justru harus menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian,” cetusnya.
Senada dengan itu, Ketua MGMP PAI SMA Kota Banjar, Agus Saepudin, meminta Kemenag segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perencanaan anggaran TPG PAI. Menurutnya, keterlambatan yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem perencanaan.
“Masalah ini selalu terjadi setiap tahun. Artinya, ada yang tidak beres dalam perencanaan anggaran, baik di sistem data maupun DIPA Kemenag Kota Banjar,” ujarnya.
Kekecewaan peserta aksi semakin memuncak lantaran Kepala Kemenag Kota Banjar tidak hadir menemui massa. Ketua MGMP PAI SMK Kota Banjar, Aan Alamsyah, menyebut pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi secara resmi sejak sepekan sebelumnya.
“Kami sudah mengirimkan surat dan pemberitahuan resmi. Namun saat aksi berlangsung, kepala kantor justru tidak berada di tempat dengan alasan sedang ke luar kota,” kata Aan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Kota Banjar, Mubarir, mengakui adanya keterbatasan anggaran. Ia menyebut pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran sejak pertengahan tahun, namun hingga kini belum terealisasi.
“Kami sudah mengusulkan penambahan anggaran sekitar bulan Juli–Agustus, bahkan terakhir mengajukan peningkatan pada Oktober. Namun sampai sekarang belum turun karena memang anggaran yang tersedia tidak mencukupi,” jelasnya.
FKG PAI Kota Banjar menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Apabila tuntutan tidak segera dipenuhi, mereka menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dan menempuh jalur hukum demi memperjuangkan hak para guru PAI.
Hermanto – DRY
