Pangandaran, Katajurnalis.com.
Ketua KUD Minasari Pangandaran, Jeje Wiradinata, menilai pentingnya pemahaman menyeluruh mengenai kondisi nelayan di lapangan. Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran di Tempat Pelayanan Ikan (TPI) Pangandaran, Sabtu, 7 Maret 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan perikanan di kawasan tersebut. Para anggota dewan meninjau sistem pelayanan, mekanisme pelelangan ikan, hingga berbagai persoalan yang dihadapi nelayan.
Menurut Jeje, kehadiran anggota DPRD di lokasi sangat penting agar mereka tidak hanya bergantung pada laporan administratif. Ia menilai kondisi nyata di lapangan kerap berbeda dengan data yang tersaji di atas meja.
“Kalau hanya melihat laporan tentu tidak akan terlihat kondisi sebenarnya. Dengan turun langsung ke lapangan, kita bisa menilai bagaimana fungsi pelayanan berjalan, nilai transaksi, serta persoalan yang dihadapi nelayan,” kata Jeje.
Ia menjelaskan, sektor perikanan memiliki karakter dan tantangan berbeda dibandingkan sektor lain, seperti pertanian. Dalam sektor pertanian, kata dia, petani mendapat berbagai bentuk dukungan pemerintah, mulai dari subsidi pupuk hingga jaminan harga hasil panen.
Sementara itu, nelayan harus menanggung biaya operasional secara mandiri ketika melaut, termasuk biaya bahan bakar yang relatif tinggi. Di sisi lain, hasil tangkapan tidak pernah dapat dipastikan.
“Nelayan berangkat ke laut belum tentu mendapatkan ikan. Kalaupun dapat, jumlahnya juga tidak selalu pasti. Risiko yang dihadapi cukup besar,” ujar Jeje.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan kecil. Bentuk dukungan tersebut, menurut dia, bisa berupa penyediaan fasilitas pendukung maupun kebijakan retribusi yang tidak memberatkan.
Jeje menambahkan, upaya perbaikan sistem pelayanan perikanan merupakan langkah positif. Namun, kebijakan tersebut sebaiknya diiringi dengan langkah perlindungan terhadap nelayan.
“Kita tentu mendukung perbaikan pelayanan. Tetapi nelayan kecil juga harus mendapat perlindungan dan perhatian dalam kebijakan daerah,” pungkasnya.
Agus Giantoro
