Pangandaran, Katajurnalis.com.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pangandaran, Muhlis Nawawi Aziz, menyampaikan refleksi atas satu tahun kepemimpinan Bupati Citra Pitriyami dan Wakil Bupati Ino Darsono. Evaluasi tersebut dibagi dalam dua kategori: rapor hijau dan rapor merah.
Menurut Muhlis, sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, PC GP Ansor memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan catatan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun, pihaknya tidak menitikberatkan evaluasi pada persoalan fiskal dan defisit anggaran karena dinilai sebagai persoalan yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya.
“Yang menjadi perhatian kami adalah ada atau tidaknya progres penyelesaian. Kalau ada progres, tentu menjadi catatan baik,” kata Muhlis melalui pesan WhatsApp, Kamis, 26 Februari 2026.
Dari sisi kepemimpinan, ia menilai Bupati Citra menunjukkan pola yang responsif terhadap persoalan masyarakat. Kehadiran langsung di tengah warga, termasuk saat terjadi bencana maupun dalam penanganan kebutuhan bantuan sosial seperti rumah tidak layak huni (rutilahu), dinilai menjadi modal penting dalam membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.
Pada sektor pariwisata, GP Ansor mencatat adanya sejumlah perbaikan, terutama dalam penataan limbah, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta pengelolaan parkir di kawasan wisata. Meski demikian, Muhlis menilai pembenahan tersebut belum sepenuhnya optimal.
Ia juga menyoroti pentingnya penanganan persoalan lingkungan di kawasan wisata, mulai dari dugaan pembuangan limbah hotel ke laut, saluran air yang tersumbat, hingga genangan saat hujan deras. Wilayah resapan air di kawasan Grand Pangandaran, menurut dia, harus mendapat perhatian serius agar tidak terdampak pembangunan yang masif.
Dalam bidang pendidikan, GP Ansor mengapresiasi program pendidikan karakter yang memadukan aspek formal, keagamaan, dan budaya. Kebijakan itu dinilai relevan untuk memperkuat ketahanan generasi muda di daerah wisata yang terbuka terhadap berbagai pengaruh luar.
Adapun di sektor kesehatan, Muhlis menyebut terdapat kemajuan dalam penataan fasilitas layanan, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit umum daerah. Ketersediaan layanan cuci darah di RSUD Pandega disebut sebagai capaian penting karena memudahkan warga memperoleh layanan tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
Meski demikian, sejumlah catatan kritis turut disampaikan. Salah satunya terkait dinamika hubungan eksekutif dan legislatif yang dinilai belum sepenuhnya selaras. Ia menilai koordinasi dan kebersamaan antarunsur pemerintahan perlu diperkuat agar kebijakan berjalan efektif.
Konsep besar “wisata mendunia” yang menjadi visi pemerintah daerah juga dinilai belum tergambar secara komprehensif. Muhlis menyebut perlunya penjabaran yang lebih rinci mengenai arah pengembangan tiap kawasan wisata, seperti Pangandaran, Batu Karas, Batu Hiu, dan wilayah lainnya.
Selain itu, aspek keterbukaan informasi publik menjadi sorotan, khususnya terkait sosialisasi peraturan daerah dan kebijakan strategis. Muhlis mencontohkan minimnya penyampaian kepada publik mengenai Perda pengendalian minuman keras serta regulasi tata ruang dan perlindungan wilayah resapan air.
Ia menegaskan evaluasi tersebut bukan penilaian akhir, melainkan refleksi atas progres yang tengah berjalan.
“Pemerintahan ini masih berjalan. Penilaian kami berdasarkan progres yang terlihat hari ini. Harapannya, catatan ini menjadi bahan perbaikan ke depan,” ujarnya.
Agus Giantoro – DRY
