Pangandaran, Katajurnalis.com.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, meninjau lokasi pembangunan relokasi permukiman bagi warga eks Pasar Wisata pada Rabu, 11 Maret 2026.
Peninjauan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait guna memastikan kesiapan lahan dan rencana pembangunan di kawasan tersebut.
Dalam kunjungan itu, Asep didampingi Kepala Desa Sukahurip, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Menurut Asep, pembangunan rumah relokasi dirancang menggunakan skema bantuan langsung kepada penerima manfaat. Proses pembangunan selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri oleh warga atau melalui kelompok swadaya masyarakat.
“Hari ini kami melihat langsung kondisi lapangan terkait rencana pembangunan relokasi permukiman warga dari wilayah Pasar Wisata,” kata Asep kepada awak media di lokasi.
Ia mengungkapkan, kondisi tanah di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Karakteristik tanah yang didominasi tanah merah dan batu lempung dinilai memiliki potensi longsor cukup tinggi.
Karena itu, Asep menilai perlu dilakukan sejumlah langkah antisipatif, salah satunya dengan membangun terasering di bagian belakang kawasan permukiman.
“Minimal perlu dibuat terasering sekitar enam meter lagi untuk memperkuat struktur tanah,” ujarnya.
Selain itu, sistem drainase juga perlu dirancang dengan baik agar aliran air tidak langsung mengarah ke bagian bawah lereng yang berpotensi memicu longsor.
Saluran air, kata dia, perlu disiapkan pada setiap kelompok bangunan, termasuk saluran dari bagian atas bukit.
Di luar persoalan teknis lahan, Asep juga menyoroti pentingnya dokumen perencanaan yang lengkap, termasuk site plan kawasan relokasi.
Ia menilai fasilitas pendukung bagi warga juga harus dipersiapkan sejak awal, seperti MCK, akses jalan, dan jaringan listrik.
“Saya melihat fasilitas MCK belum tersedia di lokasi ini. Nanti perlu dihitung dan direncanakan bersama. Mudah-mudahan bisa dianggarkan pada perubahan anggaran atau paling tidak pada 2027,” paparnya.
Asep juga meminta pemerintah desa menyampaikan rencana pembangunan akses jalan kepada masyarakat agar kendaraan besar, seperti truk pengangkut material, dapat masuk ke kawasan tersebut.
“Kesiapan infrastruktur dasar seperti jalan dan jaringan listrik menjadi faktor penting agar kawasan relokasi dapat dihuni secara layak oleh masyarakat,” tandasnya.
Agus Giantoro
